Maluku, penasuara.com – Ismail M. Lussy-upaya percepatan penurunan stunting seharusnya berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya keluarga yang memiliki balita dan ibu hamil di kampung-kampung. Namun yang sering menjadi sorotan adalah besarnya porsi anggaran yang terserap untuk kegiatan seremonial, seperti rapat, sosialisasi, seminar, dan seremoni peluncuran program, sementara intervensi nyata di lapangan justru sangat terbatas dan minim.
Jika benar sekitar 80% anggaran stunting habis untuk kegiatan seremonial dan hanya sekitar 20% dialokasikan untuk penanganan lokus atau kasus stunting, maka kondisi tersebut perlu dievaluasi secara serius. Anggaran publik seharusnya lebih banyak diarahkan pada intervensi yang berdampak langsung, seperti pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan layanan posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta edukasi yang berkelanjutan di tingkat desa dan kampung.
Pertanyaan yang patut diajukan adalah di mana letak intervensi nyata bagi lokus stunting di kampung-kampung? Sejauh mana keluarga yang menjadi sasaran benar-benar menerima manfaat dari anggaran yang telah dialokasikan? Keberhasilan program stunting tidak dapat diukur dari banyaknya seremoni atau jumlah rapat yang dilaksanakan, melainkan dari menurunnya angka stunting dan meningkatnya kualitas kesehatan serta gizi anak.
Prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat tercatat sebesar 31,2% berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, sementara laporan tren wilayah menempatkannya angka stunting 30,2%. Prevalensi ini menjadikan Seram Bagian Barat sebagai salah satu kabupaten dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Maluku.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perencanaan dan penggunaan anggaran lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Porsi terbesar anggaran semestinya digunakan untuk intervensi spesifik dan sensitif yang langsung menyasar keluarga berisiko, sedangkan kegiatan administratif dan seremonial harus dibuat lebih efisien. Supaya setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi penurunan stunting di kampung-kampung.
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
