Maluku, penasuara.com – Menjelang pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), persoalan pembebasan lahan kembali mencuat dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan fasilitas Onshore LNG Masela di wilayah tersebut.
Di tengah meningkatnya penolakan masyarakat terkait kepemilikan lahan, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi lokasi alternatif pembangunan Onshore LNG Masela apabila proyek tersebut tidak dapat direalisasikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Polemik lahan yang belakangan berkembang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar disebut-sebut berkaitan dengan dugaan penguasaan lahan dalam skala besar pada kawasan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan fasilitas LNG darat Blok Masela. Kondisi ini memicu keberatan dari sebagian masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas lahan di kawasan tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh media ini,seorang pengusaha asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar bernama Agustinus Theodorus diduga telah menguasai lebih dari 1.000 hektare lahan yang berada di area rencana pembangunan Onshore LNG Masela.
Dugaan penguasaan lahan tersebut memicu penolakan dari sejumlah warga yang merasa hak-hak mereka atas tanah telah terabaikan.
Munculnya penolakan masyarakat terhadap penggunaan lahan untuk proyek strategis nasional tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi keputusan pemerintah pusat terkait konsep pengembangan Blok Masela.
Jika persoalan lahan tidak terselesaikan,di khawatirkan, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan perubahan skema pengembangan dari Onshore menjadi Offshore atau bahkan memindahkan lokasi pembangunan fasilitas LNG ke daerah lain.
Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi Provinsi Maluku. Pasalnya, pembangunan fasilitas Onshore LNG Masela selama ini dipandang sebagai salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Maluku.
Di tengah dinamika tersebut, Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach, menyatakan bahwa daerah yang dipimpinnya siap menerima pembangunan fasilitas Onshore LNG Masela apabila Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengalami kendala yang menghambat realisasi proyek tersebut.
Saat dihubungi media ini melalui sambungan whatsap, Bupati Noach menegaskan bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki komitmen penuh untuk mendukung investasi strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku secara keseluruhan.
Kalau Kabupaten Kepulauan Tanimbar memang bermasalah untuk pembangunan Onshore LNG Masela karena persoalan lahan, maka Kabupaten Maluku Barat Daya siap seribu persen menjadi lokasi pembangunan Onshore LNG Masela,” tegas Benyamin Thomas Noach.
Menurutnya, apabila pemerintah pusat memutuskan untuk memindahkan lokasi pembangunan fasilitas LNG dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bersama seluruh masyarakat siap memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut.
Jika pemerintah pusat mempercayakan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai lokasi Onshore LNG Masela, maka pemerintah kabupaten dan seluruh masyarakat tentunya akan dengan senang hati menyiapkan lahannya,” ujarnya.
Bupati Noach menilai bahwa kesiapan Maluku Barat Daya bukan semata-mata demi kepentingan daerahnya sendiri, melainkan untuk menjaga agar proyek bernilai strategis tersebut tetap berada di Provinsi Maluku.
Ia mengingatkan bahwa konflik lahan yang berlarut-larut di lokasi awal dapat menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk mengalihkan proyek ke provinsi lain.
Menurutnya, apabila hal tersebut terjadi, maka Maluku akan kehilangan peluang besar untuk memperoleh dampak ekonomi dari salah satu proyek energi terbesar di Indonesia.
Jika persoalan lahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memindahkan proyek ini ke provinsi lain, maka itu merupakan kerugian besar bagi Provinsi Maluku. Karena itu, sebagai wilayah yang dekat dengan lokasi LNG Masela, kami di Kabupaten Maluku Barat Daya siap menjadi lokasi Onshore LNG Masela apabila Kabupaten Kepulauan Tanimbar bermasalah,” tandas Noach.
Pernyataan tersebut muncul di saat pemerintah pusat tengah mempersiapkan tahapan penting pengembangan Blok Masela yang selama bertahun-tahun menjadi harapan masyarakat Maluku.
Namun, keberhasilan proyek raksasa tersebut kini dinilai sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak menyelesaikan persoalan lahan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
