Batang, penasuara.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong percepatan sertifikasi halal melalui pembangunan ekosistem halal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah tersebut dinilai strategis dalam memperkuat implementasi jaminan produk halal di daerah sekaligus mendukung target nasional pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Kepala BPJPH Jawa Tengah, Ika Efrilia, menegaskan bahwa pembangunan ekosistem halal memerlukan kolaborasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program sertifikasi halal tidak dapat dicapai melalui pendekatan yang parsial, melainkan harus dibangun melalui sinergi lintas sektor dari hulu hingga hilir.
“Pembentukan ekosistem halal tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus bersinergi dan terintegrasi. Semua elemen, dari awal proses hingga tahap akhir, harus berjalan bersama sehingga menghasilkan output berupa sertifikat halal yang memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujar Ika Efrilia dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Sendangsari, Kabupaten Batang, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, ekosistem halal bukan hanya berfokus pada proses sertifikasi semata, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal yang terjamin kualitas dan keamanannya.
Kabupaten Batang dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan industri dan produk halal. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, percepatan sertifikasi halal diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, serta memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM.
Melalui penguatan ekosistem halal yang terintegrasi, BPJPH optimistis target sertifikasi halal nasional dapat tercapai tepat waktu. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, kebijakan tersebut juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan ekosistem halal di Kabupaten Batang diharapkan menjadi model kolaborasi yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global.
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
