Jakarta, penasuara.com – Krisis pemadaman listrik (blackout) yang melanda Sumatra dan sejumlah wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu kini menemukan titik terang terkait penyebab utamanya. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah menaikkan status dugaan korupsi pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke tahap penyidikan, sebuah skandal yang diduga merugikan negara hingga Rp5 triliun.
Penyelidikan polisi mengungkap adanya indikasi kejahatan terstruktur yang melibatkan setidaknya dua perusahaan penyuplai batu bara. Praktik lancung ini diduga telah berlangsung selama enam tahun dengan modus operandi yang meliputi manipulasi dokumen, rekayasa volume pasokan, hingga ketimpangan antara nilai kontrak yang dibayarkan negara dengan jumlah batu bara yang riil dikirimkan ke PLTU.
Kritik atas Pengawasan dan Desakan Pengusutan Aktor Intelektual Merespons perkembangan ini, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, ., pada Rabu (8/7/26), mendesak Polri untuk tidak hanya menyasar pelaku lapangan. Skandal ini dinilai merupakan bukti lemahnya pengawasan di sektor energi nasional.
“Investigasi ini harus menjadi titik awal reformasi penanganan korupsi di sektor strategis. Penyidikan tidak boleh berhenti pada pihak swasta, tetapi harus menyentuh sisi regulator. Dalam layanan publik berskala masif, mustahil kejahatan ini hanya melibatkan perusahaan penyuplai,” tegas ..
. menggarisbawahi bahwa korupsi di sektor energi sangat kompleks dengan rantai transaksi yang panjang dan aliran dana yang dikaburkan. Oleh karena itu, tolak ukur keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini bukanlah sekadar penetapan tersangka, melainkan kemampuan aparat membongkar jaringan intelektual dan beneficial owner (pemilik manfaat sebenarnya) yang menikmati hasil kejahatan selama bertahun-tahun.
Untuk merealisasikannya, penerapan pendekatan follow the money (mengikuti aliran dana) dan follow the assets (melacak aset) mutlak diperlukan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara (asset recovery).
DPR juga mendorong pembentukan Joint Financial Crime Investigation yang melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, BPK, dan instansi terkait lainnya. Sinergi ini krusial untuk memetakan profil risiko korupsi di sektor energi sebagai instrumen deteksi dini di masa depan.
Penggeledahan Serentak untuk Mengurai Jejaring Kasus Besar
Sebagai langkah konkret dari komitmen pemberantasan korupsi, di hari yang sama, Kortastipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggelar operasi penggeledahan di Cafe de’Clan dan Koin Money Changer, Jakarta Selatan. Operasi yang dikawal ketat oleh personel Brimob bersenjata lengkap ini merupakan bagian dari joint investigation untuk mempercepat pengumpulan alat bukti.
Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menjelaskan bahwa penggeledahan ini mengincar alat bukti dari tiga mega-perkara sekaligus: korupsi batu bara yang memicu blackout PLTU, mega-korupsi PT Asabri, serta kasus penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.
Ditambahkan oleh Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Victor Dean Mackbon, operasi ini didasari oleh dua laporan polisi yang mencakup dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang (TPPU), dan suap yang melibatkan penyelenggara negara. Hingga kini, aparat masih mendalami aliran dana dan enggan merinci barang bukti yang telah disita demi kepentingan penyidikan.
Kasus ini menjadi ujian krusial bagi aparat penegak hukum: mampukah mereka mengurai benang kusut mafia energi yang telah mengorbankan hajat hidup orang banyak, atau akankah hukum kembali tumpul ke atas?
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
