Bandar Lampung, penasuara.com – Gelombang protes mahasiswa kembali memadati halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin (15/6). Ratusan massa yang mengatasnamakan diri dari Gerakan Aksi Lampung Tarik Mandat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran demi menggugat sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Aliansi yang motori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) ini datang membawa enam poin tuntutan krusial. Isu yang disuarakan bergerak dari sektor pendidikan, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), tuntutan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga penolakan keras terhadap kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Sempat Diwarnai Ketegangan Kawat Berduri
Massa aksi terpantau mulai bergerak melakukan longmarch menuju Gedung Wakil Rakyat sekitar pukul 11.35 WIB dengan kawalan ketat dari mobil patroli kepolisian serta sebuah mobil komando. Sembari berjalan, bendera Merah Putih dan panji-panji organisasi tampak berkibar di antara kerumunan mahasiswa yang mengenakan almamater khas kampus masing-masing.
Ketegangan sempat pecah di depan gerbang utama Gedung DPRD Lampung. Langkah massa terhadang oleh blokade kawat berduri yang dipasang aparat keamanan. Negosiasi berjalan alot saat mahasiswa mendesak agar barikade tersebut dibuka. Setelah situasi sempat memanas, pihak kepolisian akhirnya membuka jalur sehingga massa dapat merangsek masuk ke halaman kantor DPRD untuk melanjutkan aksi.
Simbolisasi ‘Matinya’ Keberpihakan Rakyat
Suasana demonstrasi kian sakral saat lagu perjuangan “Buruh Tani” menggema serentak dari ratusan suara peserta aksi. Tidak hanya berorasi, massa kemudian membentuk lingkaran besar di tengah halaman gedung dan melakukan aksi teatrikal.
Dua buah ban bekas dibakar hingga memicu kepulan asap hitam pekat yang membubung ke langit halaman DPRD. Di saat yang sama, mahasiswa melakukan prosesi tabur bunga di sekitar lokasi unaran. Aksi tabur bunga ini menjadi simbol keprihatinan sekaligus kritik tajam atas matinya empati pemerintah terhadap jeritan hidup masyarakat kecil.
Gugat Skala Prioritas Pemerintah
Dari atas mobil komando, para orator bergantian membakar semangat massa. Salah satu poin tajam yang disoroti adalah kritik terhadap efektivitas program pemerintah pusat yang dinilai mengaburkan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti akses pendidikan yang murah dan berkualitas.
Seorang orator perwakilan dari Universitas Lampung menegaskan bahwa negara saat ini sedang mengalami pergeseran prioritas yang keliru.
”Pemerintah hari ini tidak mementingkan kepentingan rakyatnya kawan-kawan. Kita patut untuk menuntut pemerintah!” serunya di tengah riuh dukungan massa.
Bagi aliansi mahasiswa ini, pendidikan seharusnya ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan bangsa yang tidak boleh dikorbankan demi program elektoral atau seremonial belaka. Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di area halaman DPRD Lampung untuk mengawal aspirasi mereka agar ditemui langsung oleh pimpinan dewan. (Red)
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
