Ogan Ilir, penasuara.com – Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (23/9/26).
Aksi damai ini menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana massa menuntut evaluasi menyeluruh terkait transparansi, pengawasan anggaran, hingga jaminan keamanan pangan.
Dalam orasinya, SPM Sumsel menyampaikan belasan poin tuntutan yang ditujukan kepada legislatif dan instansi terkait. Fokus utama mereka adalah mendesak DPRD Ogan Ilir untuk menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap Satuan Pelayanan Pembagian Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Massa meminta adanya transparansi data, mulai dari jumlah SPPG yang aktif, rantai pasok bahan pangan, hingga rekonsiliasi data antara penerima manfaat dan porsi yang didistribusikan.
Selain itu, SPM Sumsel juga mendesak audit investigatif dan pelibatan Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian administrasi, harga, maupun dugaan tindak pidana dalam pengelolaan dana MBG.
Terkait kesehatan, massa meminta keterbukaan informasi dari Dinas Kesehatan dan BPOM mengenai hasil uji sampel makanan, terutama jika pernah terjadi insiden dugaan gangguan kesehatan di kalangan siswa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Ogan Ilir, Amir Hamzah, S.H., menemui langsung para demonstran. Politisi PDI Perjuangan ini mengapresiasi langkah SPM Sumsel dan menyatakan kesiapannya untuk menampung tuntutan tersebut.
”Saat ini terdapat 56 dapur umum di Ogan Ilir. Ini adalah program Bapak Presiden untuk meningkatkan gizi anak, dan kami berterima kasih atas masukan dari kawan-kawan SPM. Ini adalah kali kedua kami menerima aspirasi terkait program MBG dalam setahun terakhir,” ujar Amir.
Namun, Amir juga memberikan catatan terkait evaluasi di lapangan, seperti adanya temuan siswa yang tidak menghabiskan makanan karena memilih-milih lauk. Terkait pengawasan anggaran, ia menjelaskan adanya keterbatasan kewenangan dewan karena mekanisme penyaluran dana langsung ditransfer ke rekening masing-masing pengelola dapur MBG.
Di tempat yang sama, perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Ilir turut memberikan klarifikasi terkait pengawasan standar pangan. Dinkes menegaskan bahwa pihaknya secara rutin memeriksa dapur-dapur MBG untuk memastikan tidak adanya zat berbahaya, serta mewajibkan minimal 50 persen pegawai dapur mengikuti pelatihan keamanan pangan.
”Apabila ada laporan keracunan, Tim Reaksi Cepat kami akan langsung turun untuk mengamankan sampel makanan, air, dan muntahan korban. Hasil uji lab tersebut murni dan tidak pernah mendapat intervensi dari pihak dapur mana pun,” tegas perwakilan Dinkes. Pihaknya juga membuka ruang pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi penyampaian pendapat yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut berjalan dengan tertib dan kondusif. Pengamanan ketat namun persuasif dilakukan oleh personel gabungan Polres Ogan Ilir, Polsek Indralaya, dan Sat Pol PP Ogan Ilir yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Ogan Ilir, AKP Alias Suganda. Setelah melakukan dialog, massa aksi membubarkan diri secara teratur. (Zai)
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
