Maluku,penasuara.com – M.A. Pellaupessy lahir 15 Mei 1906 di Ihamahu,Maluku. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan dari Indonesia Timur yang dikenal sebagai salah satu perancang lambang negara Garuda Indonesia bersama dengan Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hadjar Dewantara, Mohammad Natsir, dan Poerbatjaraka. Dalam perancangan tersebut, jumlah ekor Garuda awalnya berjumlah 7 helai tetapi kemudian ditentang oleh Poerbatjaraka. M.A. Pellaupessy mengusulkan agar jumlahnya menjadi 8 yaitu simbolisasi dari bulan Agustus, bulan kemerdekaan.
Pada usia 19, ia memasuki layanan publik sebagai pejabat Departemen Dalam Negeri Hindia Belanda. Dari tahun 1937 hingga pecahnya Perang Dunia II, ia memegang posisi Kepala Divisi Administrasi Departemen itu.
Setelah Perang Dunia II, ia menjabat sebagai Sekretaris Komisaris Residen Sulawesi Selatan. Pada bulan Agustus 1946, ia menjadi Komisaris Perdagangan dan memegang posisi ini hingga pencalonannya sebagai wakil Negara Indonesia Timur ke Jakarta pada bulan April 1948.[4] Pada Agustus 1948, ia diangkat sebagai Residen Maluku Selatan. Pada September 1949, ia ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Federal, mewakili faksi pro-federal.
Setelah kembali ke Indonesia dari Den Haag, Pelupessy dicantumkan sebagai ahli dalam urusan federal untuk kantor Perdana Menteri Indonesia Timur. Pada 25 Februari 1950, ia terpilih sebagai Ketua Senat Republik Indonesia Serikat dan secara resmi dilantik pada 27 Februari 1950.
Selama masa jabatannya, Pellaupessy dikirim ke luar negeri beberapa kali untuk mewakili Indonesia dalam konferensi internasional. Pada Oktober 1947, ia pergi ke Belanda untuk berunding dengan instansi pemerintah dan swasta di sana mengenai masalah ekonomi sehubungan dengan rekonstruksi Indonesia. Pada 1947, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Delegasi Belanda untuk Konferensi Perdagangan Internasional di Havana.
Setelah pembentukan Kabinet Natsir, kabinet pertama setelah pengakuan Indonesia, ia diangkat sebagai Menteri Penerangan. Ia juga ditunjuk sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo.
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
