Tarif Rusunawa Naik, Warga MBR Menjerit: DPRD Kota Tegal Siapkan Evaluasi

Tegal, penasuara.com  — Kenaikan tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Tegal menuai keluhan dari para penghuni.

Kebijakan tersebut dinilai semakin membebani masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah yang hingga kini masih menghadapi tekanan ekonomi.

Keluhan itu mengemuka dalam kegiatan penjaringan aspirasi yang dilakukan Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, Erni Ratnani, di Kantor Kecamatan Tegal Barat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Tegal Barat Teti Kirnawati, jajaran pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan keberatan terhadap kenaikan tarif hunian yang harus mereka bayarkan setiap bulan.

Menurut warga, peningkatan biaya sewa menjadi persoalan serius karena Rusunawa pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Warga berharap kebijakan tarif dapat kembali dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi penghuni.

Mereka menilai keberadaan Rusunawa seharusnya menjadi solusi penyediaan hunian layak dan terjangkau, bukan justru menambah beban pengeluaran keluarga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Erni Ratnani menegaskan bahwa fungsi sosial Rusunawa harus tetap menjadi pijakan utama dalam pengelolaannya.

“Fungsi sosial Rusunawa harus dikembalikan seperti tujuan awalnya. Tempat tinggal ini semestinya hadir untuk meringankan beban masyarakat kecil, bukan sebaliknya,” tegas Erni.

Ia memastikan persoalan kenaikan tarif tersebut tidak berhenti pada forum penjaringan aspirasi. Erni akan membawa keluhan warga ke DPRD Kota Tegal untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat evaluasi komisi.

“Kami akan membawa persoalan tarif sewa Rusunawa ini ke rapat evaluasi Komisi di DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi diperlukan agar kebijakan tarif tetap memiliki keberpihakan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran utama program Rusunawa.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari titik keseimbangan antara kebutuhan pengelolaan Rusunawa dan kemampuan ekonomi para penghuninya.

Aspirasi warga tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kebijakan publik tidak semata-mata berbicara mengenai angka dan regulasi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

Dengan adanya evaluasi di tingkat DPRD, warga berharap persoalan tarif Rusunawa dapat menemukan solusi yang adil, sehingga hunian tersebut tetap menjadi tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.