Semarang, penasuara.com — Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru menolak berbagai program pemerintah, termasuk Program Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, sikap kritis yang konstruktif jauh lebih diperlukan dengan mendorong perbaikan tata kelola agar setiap program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Nur Hidayat Sardini dalam diskusi publik Forum Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II yang digelar di salah satu kafe di Semarang, Sabtu (20/6/2026).
Akademisi yang akrab disapa NHS itu menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh konsep maupun besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan sangat bergantung pada kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan dalam pelaksanaannya.
“Yang perlu dilakukan masyarakat bukan sekadar menerima atau menolak program, tetapi mengawal pelaksanaannya agar berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari kepentingan publik,” ujarnya dalam forum diskusi tersebut.
Menurut NHS, setiap kebijakan pemerintah pada dasarnya dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, tanpa sistem pengelolaan yang baik, program yang memiliki tujuan mulia sekalipun berpotensi tidak mencapai hasil yang diharapkan.
Ia menilai Program Koperasi Merah Putih memiliki peluang untuk memperkuat perekonomian masyarakat apabila dijalankan secara profesional, terbuka, dan melibatkan partisipasi publik.
Karena itu, evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi faktor penting guna memastikan program tersebut mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, NHS juga menekankan pentingnya membangun budaya demokrasi yang sehat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap berbagai program pembangunan.
Diskusi yang berlangsung dalam suasana interaktif tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara akademisi, aktivis, dan masyarakat terkait arah reformasi serta berbagai kebijakan strategis pemerintah ke depan.
Para peserta sepakat bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci utama agar setiap program pemerintah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
