Barus, penasuara.com – Sudah tujuh bulan berlalu sejak bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada 25 November 2025.
Di tengah penantian panjang dan penanganan yang dinilai masih lambat, muncul sikap yang dinilai tidak pantas: ada pihak yang menghina dan mengejek inisiatif warga maupun tokoh yang menurunkan alat berat berupa eskavator untuk membantu proses normalisasi sungai di wilayah Barus. Sumber: Pantauan Lapangan dan Aspirasi Masyarakat, Sabtu (27/06/2026).
Sikap itu menuai reaksi keras dari banyak pihak, karena dianggap tidak mencerminkan nilai kemanusiaan dan rasa kebersamaan yang seharusnya tumbuh di masa sulit.
SETIAP UPAYA MEMBANTU HARUS DIHARGAI
Memang benar bahwa penanganan pascabencana memiliki aturan dan tanggung jawab resmi pemerintah.
Namun, dalam situasi yang sudah berjalan berbulan-bulan tanpa hasil yang terasa maksimal, setiap langkah nyata yang bertujuan meringankan beban masyarakat dan mempercepat perbaikan kondisi lingkungan seharusnya mendapatkan apresiasi, bukan dijadikan bahan olok-olok.
Perbedaan pendapat dan kritik terhadap kinerja pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kritik tidak boleh berubah menjadi penghinaan kepada siapa pun yang berinisiatif berbuat demi kepentingan umum.
Yang dibutuhkan saat ini bukan saling menjatuhkan, melainkan kerja sama, transparansi, dan percepatan pelaksanaan pekerjaan agar warga segera merasakan manfaatnya.
BUKAN HANYA DARURAT BENCANA, TAPI JUGA DARURAT MORAL
Kondisi di Tapteng saat ini dinilai tidak hanya menghadapi darurat pemulihan pascabencana, tetapi juga darurat moral bagi sejumlah oknum tertentu.
Alih-alih memberikan solusi atau mengoreksi kebijakan secara membangun, mereka justru gemar mencari kesalahan orang lain, mengkambinghitamkan pihak mana pun, dan menyalahkan keadaan sebagai tameng atas kebodohan, ketidakmampuan, serta kelemahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
“Jika tidak bisa membantu, setidaknya jangan menghalangi. Jika tidak bisa membangun, setidaknya jangan merusak semangat mereka yang ingin berbuat baik,”
tegas warga yang mendukung gerakan nyata pemulihan.
Masa pemulihan adalah ujian bagi seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan melewatinya tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari terjaganya akhlak, rasa hormat, dan kebersamaan antar warga serta pemangku kepentingan.
(Reporter : .)
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
