Tegal, penasuara.com – Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Larangan di Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, tengah menghadapi tekanan berat.
Aktivitas bongkar muat ikan yang selama ini menjadi denyut nadi perekonomian pesisir mulai mengalami perlambatan seiring merosotnya hasil tangkapan para nelayan.
Kondisi tersebut diperparah dengan pendangkalan muara yang hingga kini belum mendapat penanganan optimal. Akibatnya, mobilitas kapal nelayan terganggu dan produktivitas melaut terus menurun.
Salah seorang nelayan, Darja, mengungkapkan bahwa penurunan hasil tangkapan terjadi sangat signifikan. Jika sebelumnya satu kapal mampu membawa pulang dua hingga tiga ton ikan dalam sekali melaut, kini hasil yang diperoleh hanya berkisar tiga hingga lima kuintal.
“Pendapatan kami turun drastis. Selain hasil tangkapan yang semakin sedikit, kami juga kesulitan mendapatkan solar. Biaya operasional terus naik, sementara pemasukan semakin berkurang,” ujarnya.
Menurut para nelayan, pendangkalan muara menjadi persoalan yang mendesak untuk segera ditangani. Mereka menilai kondisi tersebut tidak hanya menghambat keluar masuk kapal, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas aktivitas penangkapan ikan.
Penurunan hasil tangkapan juga dirasakan para pedagang ikan di kawasan pelabuhan. Berkurangnya pasokan membuat aktivitas perdagangan ikut lesu dan memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor perikanan.
Para nelayan berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret, mulai dari normalisasi muara hingga memastikan ketersediaan bahan bakar bersubsidi bagi nelayan.
Mereka khawatir, apabila kondisi ini terus berlarut, keberlangsungan usaha perikanan di PPP Larangan akan semakin terancam dan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat pesisir.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, para nelayan tetap berharap adanya perhatian serius agar sektor perikanan, yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi Kabupaten Tegal, dapat kembali bangkit dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
