Tapanuli Utara, penasuara.com – Kebijakan penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) mendapat sorotan dari pemerhati pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah daerah yang baru didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta transparan, terutama terkait penempatan posisi strategis dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dari periode sebelumnya.
Sejumlah warga di Siborongborong pada Kamis (23/7/26) menyampaikan harapannya agar kepala daerah yang baru dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum. Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang bersih serta mencegah spekulasi publik terkait kebijakan atau proyek masa lalu yang belum diaudit secara terbuka.
Pemerhati Pemerintahan, P. Pasaribu, secara spesifik menyoroti sejumlah posisi penting di lingkungan Pemkab Taput yang masih diisi oleh pejabat dari era kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya adalah posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
”Masyarakat tentu menaruh perhatian terkait alasan dipertahankannya sejumlah pejabat lama. Hal ini penting untuk dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan di ruang publik, terlebih saat ini sedang santer diperbincangkan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bandara Silangit,” ujar Pasaribu.
Selain persoalan rotasi birokrasi, Pasaribu juga mendesak adanya transparansi terkait alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 pada kurun waktu 2020–2021 di Rumah Sakit Umum (RSU) Tarutung. Ia berharap pimpinan RSU Tarutung yang baru memiliki komitmen untuk memastikan kejelasan tata kelola dana tersebut demi asas akuntabilitas.
”Kita mengetahui besarnya alokasi anggaran di RSU Tarutung pada masa pandemi Covid-19. Publik berharap pimpinan RSU saat ini bersedia melakukan evaluasi dan terbuka mengenai pengelolaan anggaran di masa tersebut demi penyelamatan uang negara, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun,” tambahnya.
Sebagai upaya keberimbangan berita (cover both sides), pihak media telah berupaya melakukan konfirmasi. Namun, hingga berita ini diturunkan, Direktur Utama RSU Tarutung, Bobby Simanjuntak, belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui pesan WhatsApp terkait ada atau tidaknya temuan evaluasi anggaran pada masa jabatan direktur sebelumnya, Janri Nababan.
Media juga masih terus mengupayakan konfirmasi dan hak jawab dari pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta instansi terkait mengenai sorotan publik terhadap penempatan pejabat daerah ini.
(.)
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
