TAMBANG EMAS DAN TEMBAGA DI PROVINSI MALUKU DAN MBD,TAPI HASIL ORANG LAIN YANG NIKMATI.

Maluku, penasuara.com – Sehebat apa sebenarnya Kupang hingga menjadi pusat denyut nadi aktivitas sebuah tambang yang berdiri di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya?

Pertanyaan ini bukan ditujukan untuk menyalahkan Kota Kupang ataupun masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Justru mereka patut diapresiasi karena mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang datang. Pertanyaan sesungguhnya adalah,
mengapa peluang itu justru tidak dinikmati oleh daerah penghasil tambang itu sendiri?

Pulau Wetar menyimpan kekayaan tembaga. Tambangnya berada di wilayah Maluku Barat Daya. Dampak lingkungan dan sosialnya dirasakan masyarakat sekitar. Namun ketika para karyawan keluar masuk lokasi kerja, ke mana uang mereka mengalir? Ke Kupang.

Tiket pesawat dibeli menuju Kupang. Hotel dipenuhi di Kupang. Rumah makan menikmati omzet di Kupang. Laundry bekerja di Kupang. Kendaraan sewaan laris di Kupang. Toko oleh-oleh dan produk UMKM di Kupang ikut tersenyum.

Bayangkan jika sekali pergantian jadwal kerja melibatkan puluhan hingga ratusan pekerja. Dalam sebulan bisa terjadi beberapa kali rotasi. Coba kalikan saja.

Berapa kamar hotel yang terisi?
Berapa porsi makanan yang terjual?
Berapa liter BBM yang habis?
Berapa jasa transportasi yang digunakan?
Berapa kilogram pakaian yang dicuci?
Berapa banyak oleh-oleh yang dibeli?

Semuanya adalah uang.
Dan uang itu berputar di Kupang.
Sementara Maluku Barat Daya? Hanya menonton.

Ironisnya, kantor operasional dan aktivitas transit juga lebih banyak bertumpu di luar daerah penghasil. Padahal tambangnya berada di Wetar. Lalu muncul pertanyaan yang pantas dijawab bersama.

Sehebat apa Kupang sehingga aktivitas perkantoran dan transportasi karyawan tidak dapat dialihkan ke Tiakur?
Kalau bukan Tiakur, mengapa bukan Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku?
Bukankah secara administrasi,

Bukankan tambang itu berada di wilayah Maluku?
Bukankah logikanya, manfaat ekonomi semestinya lebih dahulu dirasakan oleh daerah yang menjadi tuan rumah?

Inilah yang disebut multiplier effect, Bukan hanya soal pajak atau royalti, tetapi tentang uang yang berputar di daerah. Ketika uang beredar, hotel tumbuh. Rumah makan berkembang.

UMKM hidup. Sopir mendapat penumpang. Laundry mendapat pelanggan. Pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan. Lapangan kerja tercipta.

Sayangnya, rantai ekonomi itu justru lebih banyak dinikmati daerah lain.
Belum lagi persoalan tenaga kerja. Masyarakat Maluku Barat Daya masih sering mempertanyakan mengapa tenaga kerja dari luar daerah lebih dominan dibanding putra-putri daerah sendiri. Jika benar demikian, maka pertanyaannya semakin besar,apa sebenarnya yang diperoleh masyarakat sebagai pemilik wilayah tempat tambang itu berdiri?

Jangan sampai yang tinggal hanyalah lubang tambang, sementara kesejahteraan justru tumbuh di tempat lain.
Tulisan ini bukan ajakan untuk memusuhi Kupang. Kupang hanya mengambil peluang yang tersedia. Yang perlu dikritisi adalah sistem, kebijakan, dan keberanian memperjuangkan kepentingan daerah sendiri.

Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRD, DPR RI, DPD RI, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat sudah saatnya duduk bersama memperjuangkan keadilan ekonomi bagi Maluku Barat Daya.
Daerah penghasil harus menjadi penerima manfaat pertama, bukan sekadar penonton.

Sudah terlalu lama kita diam. Sudah terlalu lama kita puas dengan cerita bahwa tambang membawa kesejahteraan, sementara denyut ekonominya justru berputar di luar daerah.

Kini saatnya membuka mata.
Membuka telinga.
Menghitung sendiri berapa rupiah yang setiap bulan meninggalkan Maluku Barat Daya.
Lalu bertanya dengan lantang:

Mengapa bukan Tiakur? Mengapa bukan Ambon? Mengapa bukan Maluku Barat Daya?
Jangan tidur.
Bangun.
Bergerak.
Perjuangkan hak daerah ini dengan cara-cara yang bermartabat, berdasarkan data, argumentasi, dan keberanian menyuarakan keadilan.

Karena kekayaan alam Maluku Barat Daya seharusnya menjadi berkah pertama bagi rakyat Maluku Barat Daya,
bukan sekadar cerita sukses bagi daerah lain.