Ribuan Suara Menggema di Wonosobo, Aliansi Wonosobo Melawan Desak Evaluasi Kebijakan Pusat hingga Daerah

Wonosobo, penasuara.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wonosobo Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Wonosobo, Jumat (26/6/2026).

Aksi yang berlangsung sejak sore hingga menjelang petang tersebut diikuti oleh mahasiswa, pengemudi ojek online, serta berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan aspirasi terkait sejumlah persoalan nasional maupun daerah.

Dalam aksi damai itu, massa menyampaikan tuntutan melalui orasi secara bergantian dan membentangkan berbagai spanduk di depan gerbang Kantor Bupati Wonosobo.

Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar pelaksanaannya lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Koordinator aksi, Ahmad Nur Soleh, menjelaskan bahwa demonstrasi tersebut membawa empat tuntutan nasional dan tujuh tuntutan daerah.

Pada tingkat nasional, massa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), revisi Undang-Undang TNI, hingga isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, mereka juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan batalion pertanian di wilayah Kepil yang dinilai berpotensi memengaruhi ruang hidup dan aktivitas para petani.

Sementara itu, pada lingkup daerah, Aliansi Wonosobo Melawan mendesak pemerintah kabupaten mempercepat perbaikan infrastruktur jalan.

Massa menyebut masih terdapat lebih dari 400 kilometer ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.

Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melakukan audit independen terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memberikan perhatian lebih kepada kesejahteraan guru honorer, serta memperkuat keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa.

Aspirasi massa diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, didampingi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.

Dalam keterangannya, Andang menyampaikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 serta perencanaan anggaran Tahun 2027.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki kewajiban menjalankan kebijakan pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan tetap mengedepankan mekanisme pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aksi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga selesai. Massa berharap seluruh aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang lebih transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.