Iblis Kemanungsan: Penindasan Berkedok Kebaikan di Tengah Hiruk-Pikuk Politik Tahun Ini

Jakarta, penasuara.com – Di tengah riuh rendah dinamika politik tahun ini yang penuh dengan janji manis, seruan perubahan, dan jargon reformasi demi kesejahteraan bersama, tersembunyi realitas pahit yang perlahan terbongkar. Praktik penindasan kini disamarkan begitu rapi di balik dalih kemaslahatan umat, kepentingan umum, dan masa depan yang lebih baik. Sosok yang selama ini tampil di depan mimbar sebagai pelindung, pembela, dan pejuang rakyat, perlahan memperlihatkan wajah aslinya—sebuah wujud yang pantas disebut sebagai Iblis Kemanungsan.

Setiap pidato selalu diawali dan diakhiri dengan nama rakyat. Air mata yang diteteskan di hadapan kamera seolah tulus melihat penderitaan, janji yang diucapkan terdengar begitu meyakinkan seolah tak ada kepentingan lain selain mengangkat derajat masyarakat. Namun begitu kebijakan demi kebijakan diterbitkan, kenyataan yang dirasakan di lapangan berjalan berlawanan arah.

Atas nama “memperkuat fondasi pembangunan” dan “reformasi yang harus dibayar mahal”, beban hidup rakyat ditingkatkan satu per satu. Tarif pajak, retribusi, hingga biaya layanan dasar dinaikkan secara drastis, menyentuh kebutuhan makan, sehat, hingga pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga. Sementara itu, harga kebutuhan pokok terus melonjak tak terkendali, sementara penghasilan dan daya beli masyarakat justru merosot tajam. Usaha mikro dan kecil yang menjadi tumpuan hidup jutaan keluarga perlahan mati suri, tergulung aturan yang seharusnya melindungi, namun justru membumihanguskan peluang mereka bertahan hidup.

Dampak beruntun yang terjadi sungguh memilukan: angka pengangguran terus melonjak tak terkendali. Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, anak putus sekolah makin bertambah, dan kemiskinan yang sempat tertahan kini meluas kembali. Di saat yang sama, terlihat jelas adanya pembiaran terhadap kebodohan yang semakin meluas. Akses pendidikan berkualitas makin sulit dijangkau kalangan bawah, sosialisasi hak-hak warga ditiadakan, dan literasi masyarakat justru dibiarkan mandek. Hal ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan terencana agar rakyat tetap mudah dibawa arus, tak paham apa yang dirampas darinya, dan tak berdaya melawan ketidakadilan.

Belum selesai di situ, keadilan pun kini makin sering dimanipulasi dan diperjualbelikan. Hukum tak lagi menjadi pelindung yang adil, melainkan bisa ditekuk sesuai kehendak pihak yang berkuasa. Pelanggaran yang dilakukan kelompok dekat kekuasaan sering kali dibiarkan atau dihalalkan, sementara rakyat kecil yang bersalah sekecil apa pun segera dijerat aturan seberat-beratnya. Dan yang paling mengkhawatirkan: setiap pergerakan yang berniat mengubah keadaan ini justru terus diancam, ditekan, hingga dikriminalisasi. Siapa pun yang berani mengkritik, menyoroti penyimpangan, atau mengajak masyarakat sadar akan haknya, dengan cepat dicap sebagai pengacau, penghambat kemajuan, hingga musuh negara—padahal mereka hanya berusaha mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak.

Ketika keluhan dan protes mulai bergema, justru dialah yang paling lantang membela diri. Penderitaan rakyat disebutnya sebagai “uji kesetiaan dalam perjuangan”, beban yang dipikul disebut sebagai “pengorbanan sementara demi hasil yang besar nanti”, dan setiap kritik dianggap sebagai upaya merusak persatuan. Padahal yang terjadi sungguh ironis: kekuasaan yang seharusnya menjadi alat pelayanan, kini berubah menjadi alat pemerasan kepentingan segelintir orang. Nama “rakyat” dan “kemaslahatan” dijadikan tameng untuk merampas hak, menindas kebebasan, serta melanggengkan kekuasaan yang sudah kehilangan nurani.

Pengamat sosial dan politik menegaskan, ini adalah bentuk penindasan yang paling berbahaya. “Kejahatan yang tampak buruk masih mudah dilawan. Namun penindasan yang berpakaian kebaikan, yang bicara dengan nada kepedulian, yang menyembunyikan fakta dengan dalih ketertiban—itulah musuh yang paling sulit dilihat dan paling merusak,” ujarnya.

Rakyat kini perlahan mulai sadar: janji tanpa bukti hanyalah kebohongan, reformasi yang menyengsarakan rakyat adalah kemunduran, dan sosok yang paling lantang mengaku berkorban belum tentu tidak sedang mengorbankan rakyat demi dirinya sendiri.

Hingga berita ini diturunkan, berbagai kebijakan yang menuai kontroversi terus diterapkan tanpa tanda perbaikan yang nyata. Di satu sisi nama rakyat terus digemakan, namun di sisi lain angka kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan ketidakadilan semakin lebar celahnya. Sejarah mencatat, kekuasaan yang memanipulasi kebenaran dan menindas rakyat atas nama kebaikan, pada akhirnya akan runtuh oleh kesadaran rakyat itu sendiri. Hanya saja, berapa lama lagi rakyat harus menanggung sengsara sebelum keadilan benar-benar ditegakkan?

Perkembangan situasi ini akan terus kami pantau secara berkelanjutan. (Sy)