Ogan Ilir, penasuara.com — Seorang guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, Wainah, memberikan klarifikasi terkait beredarnya isu dugaan pungutan liar (pungli) perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ia membantah keras telah menuduh sejumlah instansi pendidikan melakukan pungli dan merasa dirugikan atas pencatutan fotonya oleh sebuah akun media sosial.
Sebelumnya, polemik bermula dari unggahan akun media sosial bernama “Satria Nusantara”. Akun tersebut menuding adanya permintaan uang oleh pihak Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) di Kecamatan Kandis untuk pendanaan kegiatan 17 Agustus.
Selain itu, unggahan tersebut juga menuding adanya potongan sebesar Rp50.000 bagi setiap guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada setiap pencairan. Dalam unggahannya, akun tersebut menyertakan foto pribadi Wainah, yang membangun narasi seolah-olah sang guru adalah sumber dari tudingan tersebut.
Merasa nama baiknya disudutkan dan privasinya dilanggar, Wainah mendatangi Forum Organisasi Media Jurnalis Caram Seguguk Kabupaten Ogan Ilir pada Senin (10/8/2026), untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi terbuka.
”Saya membantah keras tuduhan di dalam cuitan tersebut. Saya tidak pernah menuduh Korwil, KKKS, maupun operator sekolah (OPS) meminta sumbangan 17 Agustus seperti yang dituliskan,” tegas Wainah.
Ia menilai narasi yang dibangun oleh akun tersebut tidak berdasar dan merugikan nama baiknya sebagai tenaga pendidik. “Saya merasa terganggu dan sangat keberatan karena foto pribadi saya dipampang. Itu membuat saya malu dan seolah-olah saya yang menyebarkan fitnah tersebut,” tambahnya.
Terkait konteks awal, Wainah menjelaskan bahwa sebelum unggahan itu viral, ia memang pernah memberikan komentar mengenai kegiatan 17 Agustus. Namun, tanggapannya murni sebatas simpati terhadap kondisi fisik guru dan siswa yang harus berlama-lama di bawah terik matahari saat upacara berlangsung. Ia menegaskan, tidak ada satu pun kalimat darinya yang membahas soal pungutan uang.
Ia berharap masyarakat dan instansi terkait dapat melihat persoalan ini secara objektif dan tidak menarik kesimpulan sepihak berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
”Sekali lagi saya tegaskan, Korwil, KKKS, dan OPS tidak pernah meminta pungutan atau bayaran seperti yang dituduhkan akun Satria Nusantara. Saya harap pernyataan saya ini tidak dipelintir lagi,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik akun Satria Nusantara terkait dasar tudingan yang diunggahnya. Tim redaksi juga masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Korwil dan KKKS Kecamatan Kandis untuk memastikan transparansi terkait isu pungutan tersebut.
Laporan: Ketua Tim Pewarta Indonesia Ogan Ilir
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
