Balige,Toba (Sumatera Utara) :– Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba menyampaikan Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2026, Rabu (26/8/2026).
Angka-angka yang dipaparkan Bupati Effendi Sintong P. Napitupulu memunculkan pertanyaan mendasar: di mana letak prioritas pembangunan saat pendapatan justru menyusut?
Dokumen yang dibacakan menunjukkan Pendapatan Daerah turun dari Rp1.186 triliun menjadi Rp1.185 triliun — berkurang sekitar Rp738 juta. Ironisnya, disaat pemasukan menurun, Belanja Daerah justru naik, melonjak dari Rp1.212 triliun menjadi Rp1.218 triliun. Kenaikan belanja terjadi di tengah penurunan potensi pendapatan, pola yang seharusnya menjadi sorotan serius.
Pembiayaan pun ikut berubah: Penerimaan Pembiayaan naik tajam dari Rp26,7 miliar menjadi Rp34,3 miliar — sebagian besar bergantung pada sisa anggaran tahun lalu (SiLPA). Sementara Pengeluaran Pembiayaan naik dari Rp1 miliar menjadi Rp1,69 miliar, dialokasikan untuk penyertaan modal di PT Bank Sumut.
Kenaikan belanja yang tidak diiringi kenaikan pendapatan menimbulkan pertanyaan: apakah belanja tambah ini benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat? Apakah peningkatan anggaran tersebut dialokasikan untuk pelayanan dasar, atau justru membiayai pos-pos yang kurang mendesak?
Selama ini, warga menyampaikan kekhawatiran: beban pemasukan yang mengecil seharian diimbangi penghematan belanja yang tidak prioritas — bukan malah menambah pengeluaran. Janji bahwa anggaran diprioritaskan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat harus dibuktikan dengan rincian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati dalam sambutannya berharap rancangan ini disepakati tepat waktu guna mewujudkan visi “Toba Mantap 2029”. Namun visi yang indah tak cukup hanya dengan slogan. Rakyat butuh bukti nyata: setiap rupiah yang dikeluarkan saat pendapatan menurun harus benar-benar terpakai untuk kepentingan terbanyak, bukan sekadar memindahkan angka demi kelancaran administrasi.
Anggota DPRD yang hadir diharapkan tidak sekadar menyetujui, melainkan memeriksa secara teliti: dari mana kekurangannya ditutup, ke mana tambahannya mengalir, dan apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
(.)D
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
