Nusa Tenggara Barat, penasuara.com – Sehubungan dengan dinamika penyampaian aspirasi masyarakat di Nusa Tenggara Barat,
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara NTB YM. Lalu Ibnu Hajar menyampaikan sikap sebagai berikut:
1. *Apresiasi Kehadiran*
Sasaka Nusantara mengapresiasi kesediaan Bapak Gubernur NTB yang selama ini aktif hadir langsung dalam berbagai aksi dan kegiatan masyarakat yang bersifat dukungan/pro. Kehadiran pemimpin di tengah rakyat adalah teladan yang baik.
2. *Catatan Kritis*
Namun kami mencatat adanya kesan perbedaan perlakuan. Ketika aksi masa bersifat kritis, korektif, atau menyampaikan keberatan terhadap kebijakan Pemprov NTB, respon dan kehadiran pimpinan daerah cenderung tidak setara. Aspirasi kelompok kritis kerap hanya diterima jajaran OPD tanpa dialog langsung dengan Gubernur.
3. *Penilaian: Potensi Diskriminatif*
Kondisi ini berpotensi menimbulkan penilaian publik bahwa kepemimpinan Gubernur NTB bersifat *diskriminatif*, yaitu hadir untuk yang pro dan acuh pada yang kritis. Padahal prinsip pemerintahan yang baik _good governance_ menuntut objektivitas: semua aspirasi warga, baik dukungan maupun kritik, harus diperlakukan setara sesuai UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4. *Tuntutan Sasaka Nusantara*
Agar tidak ada jarak antara pemerintah dan rakyat, kami meminta:
a. Gubernur NTB membuka ruang dialog setara bagi semua kelompok masyarakat, pro maupun kritis.
b. Dibuat mekanisme baku penerimaan audiensi aspirasi yang transparan dan tidak tebang pilih.
c. Setiap kritik dijawab dengan kebijakan, bukan dengan diabaikan.
5. *Harapan*
Sasaka Nusantara meyakini Bapak Gubernur NTB adalah pemimpin yang bijak. Kritik ini kami sampaikan demi NTB yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban. Kami siap duduk bersama Pemprov untuk menguatkan sinergi demi masyarakat NTB.
Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita untuk kebaikan NTB.
Mataram, 1 Muharram 1448 H / 26 Juni 2026 M
Catatan Redaksi
Bagi pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan pemberitaan kami, Anda berhak menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanggahan atau koreksi tersebut dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera pada Kontak Redaksi.
